diposting oleh anita-fisip10 pada 12 June 2012
di Tugas PDB - 0 komentar

Anita Kurnia R. (071012063) – Tugas Individu PDB 3 Topik 11

Untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang tentu bukan perkara yang mudah. Namun apa yang terjadi adalah dengan kemampuan yang tidak setara dengan negara maju, negara berkembang pun dituntut untuk melakukan apa yang dilakukan negara maju atas nama pembangunan berkelanjutan. Model pembangunan berkelanjutan yang selama ini diekspansi merupakan model-model Barat dimana untuk menerapkannya negara berkembang harus mengeluarkan dana yang besar. Bahkan sebuah kritik juga mengatakan bahwa aturan yang ditetapkan institusi internasional hanya merupakan bentuk imperialisme dan kolonialisme dari negara Barat (Baker, 2006:159), dengan konstruksi bahwa negara berkembang membutuhkan negara maju dalam penerapannya.
Salah satu cara agar pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang pro negara berkembang, dibutuhkan sebuah konseptualisasi ulang mengenai pembangunan berkelanjutan yang juga sesuai dengan kebutuhan dan tujuan negara berkembang. Dalam konsep baru pembangunan berkelanjutan perlu dijabarkan mengenai hubungan kekuatan struktural yang menjadi penyebab utama krisis lingkungan serta batasan-batasan struktural dalam pembangunan berkelanjutan (Baker, 2006:160). Selain itu perlu juga dibahas mengenai alternatif pembangunan yang mengubah sistem ekonomi politik dengan meninggalkan logika kapital dan pasar seperti yang selama ini dijalankan. Argumen mengenai perlunya transformasi struktur politik dan ekonomi ini sebenarnya juga sudah terdapat dalam formulasi Brundtland. Laporan Brundtland menyebutkan bahwa persamaan global dalam hal level konsumsi tidak akan terwujud (Baker, 2006:161), karena itu tanggung jawab pun tidak bisa disamaratakan. Negara berkembang dan maju memiliki tugas tersendiri, menghapus tantangan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang dan mengurangi level konsumsi di negara maju.
Dengan konseptualisasi ulang ini, diharapkan akan terbentuk sebuah perbedaan tanggung jawab antara negara negara berkembang dan maju. Contohnya saja mengenai polulasi yang merupakan hal yang krusial. Negara maju hanya mendesak negara berkembang mengurangi mengontrol kelahiran, namun ini bukan hal mudah karena berhubungan dengan budaya dan agama. Selain itu faktanya adalah meskipun populasi di negara berkembang lebih tinggi, tetapi efek populasi pada lingkungan di negara maju lah yang lebih tinggi (Baker, 2006:162). Kemudian dengan kesadaran bahwa negara berkembang lebih memiliki banyak kekurangan, diharapkan juga negara maju mau memberikan bantuan serta memenuhi apa yang menjadi permintaan negara berkembang secara objektif. Perbedaan juga perlu diberikan pada negara-negara berkembang, karena negara berkembang pun tidak memiliki keadaan ekonomi, politik, dan pembangunan yang sama.
Untuk meningkatkan penerapan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, Susan Baker memberikan lima kunci yang menghubungkan lingkungan dan pembangunan. Pembangunan kebijakan dan prosesnya haruslah mengedepankan lima kunci ini. Kunci pertama adalah menetapkan agenda yang relevan (Baker, 2006:165). Negara berkembang memiliki prioritas yang berbeda bergantung pada kemampuan mereka dan prioritas inipun berbeda dengan negara maju. Di negara berkembang, permasalahan yang diutamakan lebih kepada masalah dasar seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, air bersih, penebangan hutan, dan sebagainya. Kunci yang kedua adalah menghubungkan gender dan lingkungan (Baker, 2006:166). Keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan ini dapat dilakukan dalam hubungan pemerintah secara internasional ataupun domestik. Selama ini wanita kurang dilibatkan dalam pembangunan berkelanjutan, padahal wanita mendapat kesulitan yang lebih dari kerusakan lingkungan. Selain itu peran wanita sebernarnya dapat berguna karena hal ini akan mendorong persamaan dan partisipasi yang merupakan konsep utama pembangunan berkelanjutan.
Kunci yang ketiga adalah memperhatikan hubungan perdagangan, lingkungan, dan WTO (Baker, 2006:172). WTO disebutkan karena peran pentingnya dalam menetukan aturan perdagangan internasional dan sanksi yang dikenakan atas pelanggarannya. Banyak kritik yang menyebutkan bahwa regulasi perdagangan WTO justru menghalangi negara untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini didikung dengan kurangnya transparansi dan partisipasi aktivis lingkungan dalam pertemuannya. Kebanyakan masalah yang muncul adalah aturan negara untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai langkah proteksi (Baker, 2006:173), terutama aturan yang mengarah pada restriksi impor untuk barang tanpa standar lingkungan tertentu. Untuk mengakomodasi kepentingan perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, diadakanlah pertemuan di Doha dimana nilai perdagangan bebas akan disesuaikan dengan pembangunan berkelanjutan. Selain itu diutarakan pula prinsip perbedaan tanggung jawab dan kemampuan antar negara. Meskipun begitu hal ini tidak lepas dari kritik mengenai peningkatan ketergantungan sampai model Barat yang selalu dipaksakan.
Kunci keempat adalah hubungan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan (Baker, 2006:176). Hal ini berkaitan dengan peran baru ilmuan dalam identifikasi dan merumusakan solusi bagi masalah lingkungan. Ilmu pengetahuan yang digunakan ini tidak memihak pada negara berkembang karena kurangnya kemampuan, salah satu contohnya adalah penggunaan hak kekayaan intelektual. Selain itu ilmu pengetahuan pun sifatnya tidak mutlak dan memungkinkan adanya revisi sehingga membuka kemungkinan bagi kesalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih buruk. Dan kunci terakhir adalah rekonstruksi institusi keuangan pemerintah global (Baker, 2006:178), seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai agen yang penting dalam penerapan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Untuk itu dibentuk Global Environment Facility yang menyediakan mekanisme pendaan bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Masalah yang muncul adalah kurangnya transparansi dan ketidakpuasan negara berkembang akan pengaturan keuangan yang ada. Selain itu masalah juga muncul dari syarat Bank Dunia untuk pinjaman yang tidak berujung sehingga menyebabkan eksploitasi yang tidak terkendali. Meskipun Bank Dunia menyatakan telah berkomitmen pada proyek ramah lingkungan, namun model yang diterapkan dikritik masih berdasarkan konsepsi Barat mengenai pembangunan yang hanya fokus pada ekonomi.
Kesimpulan yang dapat diambil dari bahasan kali ini adalah bahwa penerapan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang bukanlah tugas yang mudah karena adanya perbedaan kemampuan dengan negara maju. Untuk itu negara berkembang juga perlu dimintai sumbangan pandangan mengenai pembangunan berkelanjutan agar tidak berujung pada kegiatan yang malah merugikannya. Perlu rekonstruksi ulang mengenai pengertian pembangunan berkelanjutan serta peran dan tanggung jawab negara yang tentu berbeda-beda. Lima kunci yang ditawarkan Baker untuk implementasi pembangunan berkelanjutan di negara berkembang perlu diperhatikan agar juga memihak negara berkembang. Menurut penulis, yang paling penting adalah pada kunci yang pertama yaitu menentuka agenda yang relevan bagi kebutuhan negara berkembang karena inilah yang akan menjadi kunci bagi kegiatan lain. Selain itu yang juga penting tentunya pengetahuan mengenai masalah struktur ekonomi politik internasional yang selama ini didominasi institusi serta negara maju di belakangnya.

Referensi:
Baker, Susan. 2006. “Challenges in the Third World” dalam Sustainable Development. Routledge. hlm. 158-85